Skip to main content
Tunggakan PPJ PT Inalum Syafrizal : Perusahaan Harus Taat Pajak
Tunggakan PPJ PT Inalum Syafrizal : Perusahaan Harus Taat Pajak

Tunggakan PPJ PT Inalum, Syafrizal : Perusahaan Harus Taat Pajak

BATUBARA, Tuntasonline.com -Permasalahan tunggakan Pajak Penerangan Jalan (PJJ) PT. Inalum ke Pemkab Batubara sampai saat ini belum terealisasi sepenuhnya.

Perusahaan yang bergerak dibidang pengolahan Alumunim itu dinilai Syafrizal selaku Anggota DPRD Batubara tidak bersikap profesional terhadap administrasi yang mereka jalankan di Wilayah Pemkab Batubara. 

Syafrizal Ramli mengatakan, tunggakan pajak yang jumlahnya tidak sedikit itu seharusnya secepatnya diselesaikan, ia menilai PT Inalum seakan mengulur waktu.

"Padahal dampak tunggakan itu sangat berdampak pada kemajuan pembangunan di Kabupaten Batubara," ungkapnya.

DPRD dari Fraksi Gerindra itu menyayangkan Pihak Inalum dengan beralibi bahwa Pemkab Batubara tidak membayar Sewa Perumahan inalum yang dipakai untuk rumah tinggal oknum Kepala Dinas Batubara. 

Seharusnya pembayaran sewa  Perumahan Inalum yang dipakai tempat rumah tinggal Kepala Dinas harusnya dibayar mereka secara pribadi, tegasnya.

"Dan saya fikir, jangan Gara-gara mereka yaitu oknum Kadis tidak membayar sewa rumah, mereka (PT Inalum) kaitkan kesitu. Silahkan ditagih secara profesional, bila perlu disurati, akan tetapi hutang kewajiban pajak, administrasi mereka harus di taati sebagai perusahaan BUMN,"Pungkasnya.

Artinya, terlepas dari permasalah itu, Inalum harus segera membayar tunggakan pajak tersebut, yang mana saat ini kita ketahui dalam masa pandemi, masayarakat Batubara membutuhkan itu untuk keberlangsungan pembangunan Kabupaten Batubara. 

"Pajak adalah kewajiban perusahaan dan jelas ada regulasinya, jika misalnya Inalum terus menunda-nunda pembayaran dengan mengkaitkan tunggakan pajak terhadap hak lain atau semacam komitmen, ya itu hendaknya dikesampingkan,"Katanya.

Syafrizal mengatakan, hutang inalum saat ini lebih kurang sebanyak 41 Milyar. 

"Jika Inalum tidak segera membayarnya, bisa saja pemkab batubara akan mengenakan denda bayar pajak mereka, artinya ini juga akan menyulitkan Inalum sendiri," Jelasnya.

"Untuk itu, Nanti kita akan diskusikan melalui rapat pimpinan dan memanggil pihak BPPRD Batubara, Langkah apa yang kita ambil untuk menekan Inalum agar tunggakan pajak mereka segera dilunasi," ujarnya. 

Sebelumnya, Kepala Badan Pengelolah Pajak dan Retribusi Daerah (BPPRD) menuturkan, tunggakan pajak PPJ  (PT Inalum) tahun 2019 sebesar 26 Milyar, ditahun 2020, 15 Milyar, dengan demikian tunggakan pajak Inalum Sebesar Rp. 41 Milyar. 

Rijali menjelaskan, bahwa perlakuan tagihan wajib pajak  terhadap semua penunggak pajak tetap di perlakukan  hal yang sama. Tahap awal dia akan menjelaskan kepada wajib pajak yang menunggak tetap akan disurati, hingga penyitaan jika perusahaan tersebut tidak mengindahkan kewajiban atas  tunggakan pajaknya. 

Dikatakannya, upaya itu dilakukan selektif hati-hati  sesuai ketentuan Undang-undang  28 Tahun 2009 tentang penagihan pajak yang diragukan itikad baik wajib pajak dalam melunasinya.(Zfn/TO)

Facebook comments

Adsense Google Auto Size