Skip to main content
Pemkab dan DPRD Karo Setujui Raperda Tentang APBD Tahun Anggaran 2022
Pemkab dan DPRD Karo Setujui Raperda Tentang APBD Tahun Anggaran 2022

Pemkab dan DPRD Karo Setujui Raperda Tentang APBD Tahun Anggaran 2022

Karo,TuntasOnline.com - Ketua DPRD Kabupaten Karo Iriani Tarigan pimpin Rapat Paripurna bersama Pemkab Karo terkait pembahasan penyampaian pendapat akhir fraksi-fraksi DPRD Kabupaten Karo, penyampaian laporan rapat gabungan komisi DPRD kabupaten Karo, pengambilan keputusan serta penandatanganan berita acara persetujuan bersama kepala daerah dan DPRD Kabupaten Karo atas rancangan peraturan daerah tentang APBD Kabupaten Karo tahun anggaran 2022 serta penyampaian pendapat akhir Bupati Karo, Senen(29/11)

"Dalam Rapat Paripurna tersebut dihadiri Ketua DPRD Iriani Tarigan sebagai pimpinan rapat  didampingi Wakil Ketua DPRD Kabupaten Karo Sadarta Bukit dan David Christian Sitepu, 25 anggota DPRD Kabupaten Karo sehingga rapat dinyatakan kuorum.

Sementara dari Pemkab Karo turut hadir Bupati Karo Cory S Sebayang, wakil Bupati Karo Theofilus Ginting,  Sekdakab  Drs, Kampres Terkelin Purba M.Si, Asisten Pemerintah dan Kesejahteraan Rakyat Caprilus Barus S.Sos, Asisten Perekonomian dan Pembangunan Drs Dapatkita Sinulingga, Asisten Administrasi Umum Mulianta Tarigan,S.Sos. dan Forkopimda Karo beserta OPD Kabupaten Karo.

Rancangan peraturan daerah tentang APBD Kabupaten Karo tahun anggaran 2022 dalam struktur R-APBD kabupaten Karo tahun TA 2022 diketahui sebagai berikut :

Pendapatan Rp. 1.333.947.149.856. ranperda APBD TA 2022, Pendapatan Asli Daerah Rp, 124.925.158.224, pendapatan pajak daerah Rp. 61. 575.864.374

Hasil retribusi daerah Rp.19.719.293.850
Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan Rp.3.000.000.000.
Lain-lain PAD yang sah Rp. 40.630.000.000.

Sementara dana transfer, Rp.1.129.604.438.632, dana transfer pusat Rp.1.097.435.705.000, dana perimbangan Rp. 900.399.435.000, dana transfer umum Rp.697.897.601.000.

DBH P/BP. Rp.18.761.764.00
DAU RP.679.135.837.000

Dana Transfer Khusus Rp.202.501.834.000

DAK Fisik Rp.92.099.929.000

DAK Non Fisik Rp.110.401.905.000.

Dana intensif daerah Rp. 8.781.788.000.

Dana desa Rp. 188.254.482.000.

Dana transfer antar daerah Rp. 32.168.633.632.

Pendapatan bagi hasil Rp. 32.168.633.632.

Lain-lain PD yang sah Rp. 79.417.653.000.

Pendapatan hibah Rp.66.051.620.000.

JKN Rp. 13.366.033.000.

Belanja. 1.332.947.149.856.

Belanja operasi Rp.942.554.884.495

Belanja modal Rp. 120.064.143.060

Belanja tidak terduga. Rp. 2.384.612.229

Belanja transfer. Rp. 267.933.510.072.

Surplus/defisit Rp.1.000.000.000.

Silpa. Rp.0

Selanjutnya,Pengeluaran pembiayaan. Rp. 1.000.000.000.

Penyertaan modal ke Bank Sumut. Rp. 1.000.000.000

Pembiayaan netto. Rp. -1.000.000.000.
Silva tahunan berkenan. Rp. 0.

Bupati Karo dalam sambutannya menyampaikan terima kasih kepada seluruh pimpinan dan anggota DPRD Karo atas kerjasamanya selama pembahasan melalui penyampaian saran dan tanggapan dari masing-masing fraksi dan gabungan komisi sehingga saat ini kita bisa melakukan persetujuan bersama atas rancangan peraturan daerah(Ranpetda) tentang APBD Kabupaten Karo tahun anggaran 2022.

Lanjut bupati mengatakan, bahwa tahap selanjutnya setelah pelaksanaan persetujuan bersama atas rancangan peraturan daerah tentang APBD tahun anggaran 2022, sesuai dengan amanat pasal 112 peraturan pemerintah nomor 12 tahun 2019 tentang pengelolaan keuangan daerah yang menyatakan bahwa rancangan Perda kabupaten Karo tentang APBD yang telah disetujui bersama dan rancangan Perda tentang penjabaran APBD disampaikan kepada gubernur sebagai wakil pemerintah pusat paling lambat 3 hari sejak tanggal persetujuan rancangan Perda kabupaten/kota tentang APBD untuk dievaluasi sebelum ditetapkan.

“Dalam hal ini rancangan Perda tentang APBD Kabupaten Karo tahun anggaran 2022 akan segera kita sampaikan kepada gubernur Sumatera Utara untuk dievaluasi, dan hasil evaluasi tersebut nantinya menjadi dasar penyelesaian substansi rancangan peraturan daerah tentang APBD tahun anggaran 2022,”tandasnya.

“Selanjutnya hasil penyelarasan tersebut akan ditetapkan melalui keputusan pimpinan DPRD sebagai dasar penetapan rancangan peraturan daerah menjadi peraturan daerah (Perda) tentang APBD tahun anggaran 2022,” tutuo Cory Sebayang.

Selanjutnya dilakukan penandatanganan atas Ranperda Bupati dan Ketua DPRD Kabupaten Karo, Senin (29/11) pukul 11.30.WIB.(RT/TO)

Facebook comments

Adsense Google Auto Size