Skip to main content
Merdekakan Ijazah dengan Mendiskreditkan Pihak Lain Mella : Tidak Sesuai Visi Religius
Merdekakan Ijazah dengan Mendiskreditkan Pihak Lain Mella : Tidak Sesuai Visi Religius

Merdekakan Ijazah dengan Mendiskreditkan Pihak Lain, Mella : Tidak Sesuai Visi Religius

Bengkulu, TuntasOnline.com -
Pernyataan Kusmito Ketua Fraksi PAN pada media Pusaranupdate.com tentang memerdekakan ijazah warga bengkulu oleh Walikota telah sesuai dengan visi religius dan bahagia menuai tanggapan dari Sekretaris Fraksi Golkar Kota Bengkulu Mella Marletta.

Dalam penuturannya, Mella Marletta menjelaskan bahwa cara memerdekakan ijazah dengan mendiskreditkan orang lain menurutnya tidak sejalan dengan etika dan moral yang sesuai dengan tujuan awal membantu.

"Kalau membantu sudah selayaknya bahkan wajib seorang walikota membantu warganya yang tidak mampu, walikota punya dana sosial yang diperuntukkan untuk kepentingan sosial. Tapi caranya membantu yang sangat disayangkan karena tidak memperhatikan kaidah moral dan etika membantu tidak harus menyalahkan dan mendeskriditkan orang lain," ujarnya.

"Apalagi kalau dihubungkan dengan visi walikota religius dan bahagia sangat tidak sesuai dengan tindakannya karena dalam agama kita diajarkan tangan kanan memberi tangan kiri tidak boleh tahu, kalau yang dilakukan walikota malah memviralkan apa yang dilakukan termasuk menghardik oknum kepala sekolah yang notabene menjalankan aturan. Membantu tidak seharusnya mendeskriditkan pihak lain apalagi menyakiti itu baru religius dan bahagia," tambahnya. 

Menanggapi pernyataan kusmito mengenai amanah UUD 1945 bahwa setiap warga negara berhak mendapatkan pendidikan yang layak, Mella berpendapat

“Memang setiap warga negara berhak mengenyam pendidikan yg layak dan hal ini sudah dipenuhi pihak sekolah dengan tetap membolehkan siswa tersebut mengikuti pendidikan, pihak sekolah sudah memberikan pendidikan dalam upaya memenuhi hak siswa tersebut sebagai warga negara. Sekolah tidak pernah melarang anak tersebut untuk mengikuti pendidikan tetapi disamping ada haknya jangan pula dilupakan kewajibannya yaitu membayar biaya yang sudah ditetapkan sekolah dan komite," tuturnya. 

Untuk tingkat SMA tidak ada aturan yang melarang sekolah memungut dana komite. ada yang mengaitkan dengan 18 program unggulan gubernur salah satunya sekolah gratis ditingkat SMA/SMK, tetapi regulasinya baru akan dibahas di tahun anggaran 2022 karena setiap kebijakan yang dikeluarkan pemerintah harus ada regulasinya supaya tidak menyalahi.

"Kusmito Gunawan sebagai anggota DPRD harusnya juga memahami, setiap kebijakan pemerintah harus ada regulasi yang jelas," tutup Mella.

Facebook comments

Adsense Google Auto Size