Skip to main content
Penulis Neza Luckitaningtyas
Penulis Neza Luckitaningtyas

Perdagangan Manusia Dalam Perspektif Hukum Internasional

Penulis : Neza Luckitaningtyas (B1A019070) Universitas Bengkulu

 

Perdagangan manusia ialah kejahatan yang melanggar Hak Azasi Manusia (HAM) yang mana hal tersebut dilakukan dengan cara intimidasi, penipuan, kekerasan, penculikan ataupun dengan cara pemalsuan data agar mendapatkan persetujuan dari korban yang ditargetkan oleh oknum-oknum yang tidak bertanggungjawab. Praktek perdagangan manusia tidak hanya terjadi di dalam suatu negara tetapi juga dapat ditemui di berbagai negara, hal ini bukan tidak adanya peraturan-peraturan mengenai perdagangan manusia baik peraturan nasional maupun internasional hanya saja tetap ada orang-orang yang melakukan praktek ilegal tersebut sebagaimana dapat kita lihat peraturan tentang perdagangan manusia berikut ini :
1) Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia
2) Kovenan Internasional tentang Hak Sipil dan Politik
3) Kovenan Internasional tentang Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya
4) Konvensi Hak Anak dan Protokol Opsional yang relevan
5) Konvensi Mengenai Larangan dan Tindakan Segera untuk Penghapusan Forum Terburuk Pekerja Anak (ILO No. 182)
6) Konvensi Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Perempuan
7) Protokol Perserikatan Bangsa-Bangsa untuk Menekan, Mencegah dan Menghukum Perdagangan Orang khususnya Perempuan dan Anak-anak melengkapi Konvensi Menentang Kejahatan Terorganisir Transnasional
8) Konvensi SAARC tentang Pemberantasan Perdagangan Perempuan dan Anak untuk Prostitusi.


Instrumen diatas ialah instrumen dalam rangka pemberantasan perdagangan manusia dalam lingkup hukum internasional yang mana telah disepakati bersama oleh seluruh anggota masyarakat internasional yang mana setiap negara tersebut menginginkan memudarnya atau bahkan hilangnya praktek perdagangan manusia baik di dalam maupun diluar negeri. Terjadinya human trafficking juga disebabkan oleh beberapa faktor yakni Kemiskinan, perpindahan penduduk, dan diskriminasi, kemiskinan dapat menyebabkan timbulnya perdagangan manusia karena sulitnya mencari pekerjaan tetap ataupun kurangnya finansial yang dimiliki oleh suatu keluarga sehingga tidak jarang anggota keluarga menjual anaknya sendiri kepada orang lain untuk memperoleh biaya hidup dan agar dapat mempertahankan kehidupannya yang mana korban dari human trafficking ini didominasi oleh perempuan dan anak-anak. Budaya Patriarki yang merupakan  faktor berikutnya yang menyebabkan terjadinya perdagangan  orang.  Budaya  Patriarki adalah  budaya yang  menganggap bahwa anak  laki-laki  memiliki  kelebihan  dan keutamaan  dibandingkan  dengan  anak-anak  perempuan  terutama dalam hubungannya  dengan  akses  pada  harta, keluarga dan pendidikan, hal ini dapat berarti bahwa budaya ini lebih mengesampingkan anak perempuan dalam suatu keluarga dan menggangap mereka tidak berguna atau bahkan melihatnya hanya sebagai beban.
Korban dari perdagangan manusia ini biasanya dijanjikan akan mendapatkan pekerjaan sebagai ART (asisten rumah tangga), atau dengan iming-iming pekerjaan yang lainnya dan pada akhirnya dijadikan budak komersial oleh orang lain.

Menurut PBB, perdagangan Manusia (human trafficking) adalah perusahaan terbesar ketiga di dunia yang mana telah menghasilkan 9,5 jt USD. Perdagangan Manusia (human trafficking) pun merupakan salah satu perusahaan gelap yang sangat menguntungkan dan sangat berkaitan dengan pencucian uang, pemalsuan dokumen, perdagangan obat-obatan terlarang dan narkoba dan juga tentu berkaitan dengan penyelundupan (smugling).


Perdagangan manusia telah menjadi isu secara global dikarenakan maraknya praktek ini lakukan dan data yang tercatat bukan hanya sedikit tetapi melonjak dengan signifikan dari tahun ke tahun yang mana data tersebut tidak dapat diprediksi oleh pemerintah baik di Indonesia maupun berbagai negara dunia, meskipun adanya pencegahan serta upaya pemberantasan diselenggarakan namun hal ini masih saja dianggap kurang dalam penerapan yang dilakukan oleh negara-negara dunia.
Menurut Harkristuti harkriswono, bentuk perdagangan manusia (human Trafficking) adalah sebagai berikut:

1) pengiriman TKI dengan dokumen yang di palsukan.

2) penempatan pekerja di dalam negeri untuk di eksploitasi secara seksual.

3) perkawinan berbatas waktu yang akhirnya mendapat kompensasi finansial. 4) mail order bride

5) pengangkatan bayi tanpa proses yang sah.

6) perekrutan anak-anak menjadi pekerja dengan upah sedikit.


Seperti kasus yang baru-baru ini terjadi eksploitasi dan perdagangan anak pada masa pandemi Covid-19 seperti berita yang dipublikasikan pada tanggal 08 Juli 2020 yang mana terjadinya eksploitasi ekonomi dan eksploitasi industri kreatif yang membuat anak-anak jadi korban dalam perdagangan manusia. Asisten Deputi Bidang Perlindungan Anak dari Kekerasan dan Eksploitasi Kementerian PPPA, Valentina Ginting memaparkan, berdasarkan Sistem Informasi Online Perlindungan Perempuan dan Anak (SIMFONI PPA) pada 1 Januari-26 Juni 2020, ada 3.297 kasus kekerasan terhadap anak yang terjadi selama pandemi Covid-19.

Sebanyak 1.962 anak di antaranya menjadi korban kekerasan seksual, 50 anak menjadi korban eksploitasi, dan 61 anak menjadi korban trafficking. Merujuk pada Pasal 59A ayat (1) UU Nomor 35 Tahun 2014, pemerintah pusat maupun daerah dan lembaga negara berkewajiban dan bertanggung jawab untuk memberikan perlindungan khusus kepada anak maka dari itu anak-anak yang menjadi korban kekerasan ataupun human trafficking sebaiknya dalam waktu dekat diberikan rehabilitasi untuk memulihkan mental dalam rangka mencegah terjadinya depresi atau hal-hal yang lainnya.

Facebook comments

Adsense Google Auto Size