Skip to main content
KPK Tegaskan Tidak Ada Penundaan Proses Hukum Kasus Korupsi
KPK Tegaskan Tidak Ada Penundaan Proses Hukum Kasus Korupsi

Tahun Politik, KPK Tegaskan Tidak Ada Penundaan Proses Hukum Kasus Korupsi

Sumatera Utara, Tuntasonline.com - Jelang Pilkada serentak tahun 2020, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) tidak akan melakukan penundaan proses hukum kepada Kepala Daerah yang tersandung kasus hukum. 

Baca Juga : Kena Ukur Wafat, 3 Parpol Sepakati Yus Felesky Jadi Balon Bupati

Terkait soal Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) apakah akan menunda pemeriksaan perkara yang diduga melibatkan calon kepala daerah, pihak KPK membantahnya.

Hal ini dijelaskan Juru Bicara (jubir) KPK bagian Penindakan,  Ali Fikri kepada Tuntasonline.com melalui aplikasi WhatsApp, Senin (7/9) pukul 09.00.WIB, bahwa hingga saat ini tidak akan menunda proses hukum terhadap perkara siapapun termasuk terhadap perkara yang di duga melibatkan para calon kepala daerah.

"KPK yakin proses hukum di tidak akan terpengaruh oleh proses politik tersebut, karena proses hukum di KPK sangat ketat. Dan syarat dan prosedur penetapan tersangka, penahanan dan seterusnya melalui proses yang terukur berdasarkan kecukupan alat bukti dan hukum acara yang berlaku,"jelas Fikri.

Baca Juga :  Bapaslon Yus Felesky-Paulus Sitepu Daftar ke KPU Karo

Lanjut Ali Fikri menjelaskan, pihak KPK juga mendorong masyarakat agar selektif menentukan pilihan calon kepala daerah. Beberapa program pencegahan terkait pilkada sudah disiapkan KPK antara lain pembekalan untuk calon kepala daerah, penyelenggara dan edukasi untuk pemilih.(RT/TO)

Facebook comments

Adsense Google Auto Size