Skip to main content
Kejati Bengkulu melakukan penggeledahan Pemda Benteng
Kejati Bengkulu melakukan penggeledahan Pemda Benteng

Temuan BPK 9 Milyar, Kejati Geledah Kantor Pemda Benteng

Kota Bengkulu,To - Terkait temuan Badan Pemeriksaan Keuangan (BPK) Perwakilan Provinsi Bengkulu dilingkungan Pemerintah Bengkulu Tengah (Benteng) yang mencapai 9 Milyar tahun 2016 lalu, Kejaksaan Tinggi ( Kejati) Bengkulu melakukan penggeledahan di Kantor Pemda Benteng,Rabu (8/7).

Sampaikan Asisten Tindak Pindana Khusus Kejati Bengkulu, Henri Nainggolan menyebutkan penggeledahan guna mencari dokumen-dokumen pendukung atas temuan BPK tersebut.

"Dalam penggeledahan ini kami telah membawa beberapa dokumen  sebanyak 44 ordner. Kemudian dari bagian umum sekda ada 88 ordner dan 16 map plastik sedangkan dari bagian perekonomian dan pembangunan ada ordner. Jumlah keseluruhannya ada 164 ordner ditambahbdengan 16 map plastik," Ujar Henri.
Selanjutnya kata Henri dokumen yang dibawa merupakan dokumen pendukung adanya laporan dari BPK bahwa kabupaten benteng tidak bisa mempertangunjawabkan pengeluaran kurang lebih 3,2 Miliar tahun 2016.

"Kedatangan kami kesini untuk mencari dokumen yang berhubungan dengan temuan BPK tersebut," Jelasnya.

Sementara itu, Henri menambahkan untuk proses selanjutnya akan dilakukan pendalaman terlebih dahulu terkait kasus tersebut. Terlebih kata ia kalau memang data yang ada dan data yang ditemukan BPK singkron bearti tidak ada kesalahan, namun kalau ada ketimpangan bearti ada kesalahan.

"Dalam kasus ini untuk pengembalian uang negara kami tidak tahu persis berapanya karena pengembaliannya tidak kepada kami, namun dari inspektorat yang sudah diperiksa sudah ada beberapa pegawai yang mencicilnya tapi tidak seimbang. Yang jelas mengembalikan kepada kami itu belum ada," Pungkasnya.

Sementara itu, untuk penetapan tersangka dalam kasus tersebut, ia menjelaskan untuk sementara belum ada. namun untuk para saksi sudah banyak yang diperiksa kurang lebih 40 pegawai sampai dengan pihak ketiga.

"Dokumen yang kita sita berupa Spj, kwitansi dokumen-dikumen pendukung dengan temuan bpk tersebut yang tidak bisa dipertanggungjawabkan," Tutupnya.(MD) 

Facebook comments

Adsense Google Auto Size