Skip to main content
KPK Minta Kada Hindari 7 Tindak Pidana Korupsi
KPK Minta Kada Hindari 7 Tindak Pidana Korupsi

KPK Minta Kada Hindari 7 Tindak Pidana Korupsi, Ini Kata Bupati Karo

Karo,Tuntasonline.com - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) RI menggelar rapat koordinasi (rakor) dengan segenap pejabat publik yang dilaksankan di aula Kantor Bupati Karo dengan melakukan protokol kesehatan yang ketat, Kamis (10/6/2021). Terkait dengan realisasi program Monitoring Center for Prevention (MCP).

Turut hadir dalam acar rakor tersebut yakni, Bupati Karo Cory Sriwaty Sebayang, Bupati Dairi Eddy Keleng Ate Berutu, 
Bupati Pakpak Bharat Franc Bernhad Tumanggor, Bupati Langkat Terbit Rencana Peranginangin beserta sejumlah Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait di keempat daerah tersebut dan Forkopimda Karo

Dalam paparannya, Direktur Koordinasi Supervisi I KPK,  Brigjen Pol Didik Agung Widjanarko  mengatakan kegiatan MCP ini penting untuk mencegah terjadinya tindak pidana korupsi sedini mungkin.

Diketahui, bahwa beberapa kasus tindak pidana korupsi yang terjadi menjerat kepala daerah karena kurangnya pemahaman mengenai aturan yang berlaku.

Didik Agung meminta kepala daerah untuk menghindari tujuh bentuk tindak pidana korupsi.Ia menjelaskan, berdasarkan Undang-Undang (UU) Nomor 31 Tahun 1999 JO UU Nomor 20 Tahun 2001, korupsi dirumuskan ke dalam 30 bentuk namun secara umum tindak pidana korupsi tersebut dapat dikelompokkan dalam tujuh bentuk." Mohon hindari tujuh bentuk tindak pidana korupsi ini," Imbuhnya.

Didik Agung merincikan ada tujuh bentuk tindak pidana tersebut, yakni menyebabkan kerugian keuangan negara. Maksudnya yaitu melakukan tindakan melawan hukum untuk memperkaya diri sendiri, menyalahgunakan kewenangan untuk menguntungkan diri sendiri dan merugikan keuangan negara.Selanjutnya gratifikasi, dimana pejabat penyelenggara negara menerima gratifikasi terkait jabatanya dan berlawanan dengan kewajibannya serta tidak melaporkan kepada KPK.

"Poin ketiga adalah penggelapan dalam jabatan, yakni pejabat penyelenggara negara melakukan penggelapan uang, memalsukan dokumen pemeriksaan administrasi, membantu membiarkan atau diri sendiri merusak bukti," tuturnya.

Lanjutnya menyampaikan, bentuk korupsi yang keempat adalah benturan kepentingan dalam pengadaan, yaitu pejabat penyelenggara negara dengan sengaja baik langsung atau tidak langsung turut serta dalam pengadaan barang yang diurusnya dalam suatu instansi atau perusahaan. 

Kelima, tindak pidana korupsi yang harus dihindari adalah perbuatan curang. Tindakan curang oleh pemborong ahli bangunan, pengawas proyek, rekanan. Berikutnya pemerasan, dimana pejabat penyelenggara negara melakukan upaya memeras pihak terkait untuk memberikan sesuatu. Serta yang terakhir upaya suap menyuap dari/kepada pejabat penyelenggara negara karena jabatan terkait kewenangannya.

Ia juga menjelaskan, kasus tindak pidana korupsi yang paling besar berasal dari unsur suap. Kemudian kasus pada pengadaan barang dan jasa, penyalahgunaan anggaran dalam hal perizinan dan sebagainya.

"Kita juga bisa memahami fungsi dan kegunaan MCP, karena sebenarnya ini adalah tolak ukur keseriusan pemerintah daerah dalam upaya mencegah tindak pidana korupsi sejak dini dan yang paling penting adalah implementasinya," Ucapnya.

Sementara itu, Bupati Karo Cory Sebayang dalam sambutannya, mengucapkan banyak terimakasih dan mengapresiasi atas terselenggaranya rapat koordinasi pemerintah daerah dengan KPK RI terkait pencegahan tindak pidana korupsi yang sering menjerat para kepala daerah.

Untuk itu, Bupati Karo berharap meningkatkan kerja sama saling bersinerji antar lintas sektoral dan upaya positif serta menguatkan komitmen dalam penyelenggaraan pemerintahan yang bersih dan akuntabel.(RT/TO)

Facebook comments

Adsense Google Auto Size