Skip to main content
Hasil Raker DPRD Karo Ungkap HGU No 1 PT BUK Termasuk Tanah Terlantar
Hasil Raker DPRD Karo Ungkap HGU No 1 PT BUK Termasuk Tanah Terlantar

Hasil Raker DPRD Karo Ungkap HGU No 1 PT BUK Termasuk Tanah Terlantar

Karo, TuntasOnline.com - Melalui Surat Penyampaian Notulen Rapat Kerja DPRD Kabupaten Karo, Nomor : 172/390/VI/2021, tanggal 02 Juni 2021, ditandatangani Ketua DPRD Kabupaten Karo Iriani Tarigan kepada DPC Projo Kabupaten Karo, terungkap dalam Notulen Rapat Kerja DPRD Karo, yang dilaksanakan pada hari Selasa, 18 Mei 2021 bahwa Bahwa HGU No. 1 Tahun 1997 Atas nama PT Bibit Unggul Karobiotek telah masuk dalam database indikasi tanah terlantar.

Rapat ini sebelumnya dipimpin oleh Wakil Ketua DPRD Karo Sadarta Bukit, SE.,M.Si, dihadiri oleh anggota DPRD Karo Onasis Sitepu, ST.,M.Kesos, Abdi S. Sitepu, Edi Ulina Ginting, Eko Afrianta Sitepu, Herti Delima Purba, SE.,MSP, Kalvin Barus, Mardi Barus, Perdata Ginting, SE, Peri Edisonta Milala, Agra Reynold Gurning, S.Ds, Dinas PMPTSP Kabupaten Karo, BPN Kabupaten Karo, Dinas Lingkungan hidup Kabupaten Karo, BAPPEDA Kabupaten Karo dan Camat Tigapanah Kabupaten Karo.

HGU No. 1 Tahun 1997 Atas nama PT Bibit Unggul Karobiotek telah masuk dalam database indikasi tanah terlantar, karena sejak HGU diterbitkan tidak pernah diusahai dan dikelola oleh PT BUK. ketentuan didalam Undang-undang Pokok Agraria Nomor 5 Tahun 1960, HGU yang diterbitkat harus diusahai sesuai dengan peruntukannya. Jika selama 3 tahun berturut-turut tidak diusahai maka dimasukkan dalam database indikasi tanah terlantar dan akan diputuskan oleh Menteri ATR/BPN untuk pencabutan HGU.

Dalam rapat tersebut BPN juga menyampaikan bahwa HGU PT BUK tersebut diterbitkan dengan peruntukan pembibitan tanaman kentang dan HGU PT BUK juga dalam status diblokir BPN karena adanya gugatan di PTUN Medan oleh keluarga Almarhum B.G. Munthe.
Camat Tigapanah menambahkan bahwa  mengetahui adanya HGU di wilayahnya, namun tidak mengetahui koordinatnya dan batas-batasnya.

Keterangan dalam Notulen Rapat Kerja DPRD Kabupaten Karo tersebut telah dibenarkan oleh Kasubag Tata Usaha BPN Karo Pengajaren Ginting, Kepala Seksi Survey dan Pemetaan Kalam Sembiring, Kepala Seksi Penetapan Hak dan Pendaftaran Sutrisno Ginting, Kepala Seksi Pengendalian dan Penanganan Sengketa Sucipto, BPN Kabupaten Karo saat dikonfirmasi wartawan di kantornya, Minggu (06/06) pukul 18.33.WIB, Ketua DPC Projo Kabupaten Karo Lloyd Reynold Ginting Munthe, SP  menjelaskan, bahwa terkait lahan PT BUK masuk dalam database indikasi tanah terlantar.

Disaat bersamaan Ketua Simantek Kuta Desa Kacinambun, Kecamatan Tigapanah, Kabupaten Karo, Sumatera Utara, Juara Perangin-Angin didampingi Sekretaris Medis Ginting dan Bendahara Marlen Tarigan, juga menyampaikan, bahwa Sejak dahulu memang tidak pernah ada kegiatan di atas tanah milik adat Desa Kacinambun tersebut.

"Saya juga tidak pernah mengetahui tanah adat tersebut sudah diperjualbelikan apalagi diatasnya telah berdiri PT BUK. Oleh karena itu, kami Simantek Kuta Kacinambun telah melakukan gugatan kepada PT BUK ke Pengadilan Negeri (PN) Kabanjahe dan telah kami kuasakan kepada 8 penasehat hukum yaitu Jesaya H Pulungan, SH sebagai Direktur bersama Timnya bernama Musa H Panggabean, SH, Irwan Ferdinanta Tarigan, SH, Marhaen, SH, Remedy Atma P, SH, Monang R.H Pulungan, SH, Juliadi Kaban, SH dan Robinson Purba  LBH DPD IPK Kabupaten Karo."Pungkasnya.(RT/TO)

Facebook comments

Adsense Google Auto Size