Skip to main content
Beri Keterangan Sebagai Saksi KPK Rohidin Paparkan Pembagian Wewenang Perizinan dan Kebijakan Dorong Kesejahteraan Nelayan
Beri Keterangan Sebagai Saksi KPK Rohidin Paparkan Pembagian Wewenang Perizinan dan Kebijakan Dorong Kesejahteraan Nelayan

Beri Keterangan Sebagai Saksi KPK, Rohidin Paparkan Pembagian Wewenang Perizinan dan Kebijakan Dorong Kesejahteraan Nelayan

Bengkulu, TuntasOnline.com - Gubernur Bengkulu Dr H Rohidin Mersyah resmi penuhi Panggilan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) RI terkait Kasus yang menyeret eks Menteri Kelautan dan Perikanan RI EP pada Senin (18/01/2021).

Hal ini dibenarkan langsung Kuasa Hukum Gubernur Bengkulu Jecky Haryanto SH, Jecky dalam penuturannya menjelaskan bahwa isu yang berkembang mengenai Gubernur Bengkulu yang tidak kooperatif pada panggilan pertama itu adalah tidak benar, hal ini lantaran panggilan pertama diminta hadir pada 12 Januari 2021 namun surat panggilan baru diterima pada 13 Januari 2021. Namun panggilan yang kedua, Rohidin diminta hadir pada 18 Januari 2021 dan surat panggilan tiba 16 Januari. Sesuai dengan komitmen Gubernur Rohidin pun memenuhi panggilan sebagai saksi.


"Benar ada panggilan kepada Gub oleh KPK, panggilan 1 diminta hadir selasa tanggal 12 Januari 2021, akan tetapi surat penggilan baru diterima pada tanggal 13 januari 2021, ini menjawab tentang adanya isu Gub tidak kooperatif. Panggilan 2 diterima pada hari sabtu tgl 16 januari 2021 untuk hadir pada hari ini senin 18 januari 2021, maka sesuai komitmen Pak Gub akan menghormati proses dan panggilan KPK, Gub memenuhi panggilan hari ini sebagai saksi," katanya.

Di hadapan penyidik, Gubernur Rohidin disuguhkan beberapa pernyataan mengenai pembagian wewenang perizinan Provinsi dan juga upaya Pemerintah Provinsi yang memperbolehkan nelayan menangkap Benih Bening Lobster untuk meningkatkan kesejahteraan.

"Pak Gub dipanggil berkenaan pembagian kewenangan perizinan Provinsi dan kabupaten karena lokasi tambak PT DPPP ada di Kabupaten Kaur, Kewenangan provinsi terkait Lobster yaitu merekomendasikan nelayan ke KKP untuk ditetapkan sebagai nelayan penangkap BBL (benih bening Lobster), untuk izin budidaya dan ekspor Lobster adalah kewenangan Kementrian KP," tuturnya.

"Pak Gub diminta keterangan terkait ada beberapa Kegiatan PT DPPP yang dihadiri Gubernur yaitu kegiatan panen perdana  udang vaname, dan peletakan batu pertama pembangunan masjid “Nurul Iman” di desa Way Hawang Kecamatan Maje Kabupaten Kaur dengan dana CSR PT DPPP," ujarnya.

Diakhir penuturan Jecky juga menjelaskan bahwa Rohidin dimintai keterangan sebagai saksi kurang lebih 3 jam.

"Pak Gubernur diperiksa hari ini terkait substansi pemeriksaan kurang lebih 3 jam, selebihnya hanya pertanyaan pembuka dan beberapa jam untuk istirahat solat dan makan siang," ujarnya.(ReTra)

​​

Facebook comments

Adsense Google Auto Size