Skip to main content
Tindaklanjuti Intruksi Satgas Saber Pungli Inspektur Akan Pantau Serius Kerawanan Pungli di Birokrasi
Tindaklanjuti Intruksi Satgas Saber Pungli Inspektur Akan Pantau Serius Kerawanan Pungli di Birokrasi

Tindaklanjuti Intruksi Satgas Saber Pungli, Inspektur Akan Pantau Serius Kerawanan Pungli di Birokrasi

Bengkulu, TuntasOnline.com – Pada Supervisi dan Monitoring terkait Bantuan Sosial Pandemi Covid-19 di Provinsi Bengkulu yang digelar Satgas Saber Pungli Pusat (Kemenkopolhukam RI) bertempat di Ruang Pola pada Senin (23/11/2020) kemaren, Kepala Bidang Informasi dan Data Satgas Saber Pungli Pusat Marsma TNI Oka Prawira memaparkan bahwa titik rawan Pungutan Liar (Pungli) yang titiknya sangat berkaitan erat dengan birokrasi. Menyikapi ini Inspektur Provinsi Bengkulu Heru Susanto SE MM menyampaikan upayanya dalam menumpas kerawanan Pungli pada titik ini.

Untuk diketahui, Kepala Bidang Informasi dan Data Satgas Saber Pungli Pusat Marsma TNI Oka Prawira memaparkan bahwa titik rawan Pungutan Liar (Pungli) di antaranya :
Pengurusan Akte Kelahiran
Pendidikan 
Pengurusan Perizinan dan Sertifikat
Mencari Pekerjaan
Pengurusan Nikah
Skep jabatan
Pengurusan Surat Pensiun
Pengurusan Surat Kematian.

"Saat ini memang menjadi tantangan berat kita di mana harus bertugas dan juga menjaga kesehatan. Pungli ini penyakit masyarakat dan harus kita tumpas, mengingat ini mari kita optimalkan tugas kita," tutur Oka.

Dalam penjelasannya, Heru menjelaskan bahwa catatan dari Satgas Saber Pungli Pusat tentang kerawanan Pungli pada 8 titik yang disebutkan terlebih bidang tersebut sangat berkenaan dengan Dunia Birokrasi di Provinsi Bengkulu akan menjadi perhatian serius pihaknya.

Bukti tindaklanjutnya, pihaknya akan melakukan Program Pengawasan yang sangat menyeluruh di tahun 2021, tak hanya itu pihaknya akan mengintensifkan pendampingan kepada OPD-OPD yang sifatnya pelayanan public agar komitmen bersama menumpas pungli benar-benar terealisasi.

“Inspektorat provinsi Bengkulu akan memasukan program kerja pengawasan tahunan di tahun 2021 salah satunya yakni audit Kinerja atas Pelayanan publik pada OPD terkait. Di sisi lain juga melakukan pendampingan penyusunan mitigas Risiko dengan melakukan identifikasi Risko pada OPD-OPD yang khususnya ada pelayanan publik ,” jelas Heru. (ReTra)

Facebook comments

Adsense Google Auto Size