Skip to main content
Gubernur Sumut Buka Rakorprov TPID dan Dikte APBD 23 Kabupaten/Kota
Gubernur Sumut Buka Rakorprov TPID dan Dikte APBD 23 Kabupaten/Kota

Gubernur Sumut Buka Rakorprov TPID dan Dikte APBD 23 Kabupaten/Kota

Karo, TuntasOnline.Com - Rapat kordinasi Provinsi Tim Pengendalian Inflasi daerah (TPID) semester II dibuka oleh Gubernur Sumatera Utara(Gubsu) Edy Rahmayadi  di Hotel Mikie Holiday Desa Peceren Kecamatan Berastagi Kabupaten Karo, Selasa (24/11/2020).

Kegiatan pengendalian inflasi daerah ini sebagai bentuk kordinasi Kabupaten/Kota di Sumatera Utara dalam rangka dan mendiskusikan resiko yang akan datang serta berbagai kebijakan untuk mendukung  pencapaian yang rendah dan stabil pada kisaran target nasional.

Pelaksanaan TPID ini mengusung tema "Transpormasi Digital UMKM Pangan Untuk Mendukung Pemulihan Ekonomi Dan Stabilitas Harga Dan Menuju Indonesia Maju"

Dikesempatan itu, Gubsu Edy Rahmayadi  mengatakan kepada sejumlah Bupati dan Walikota se-Sumut dan meminta agar setiap daerah lebih fokus dan  lebih peduli dalam pengendalian inflasi daerah. Apalagi saat ini kita sedang menghadapi situasi Pandemi Covid-19 melanda seluruh dunia dan Indonesia tentunya dan hal ini berdampak kepada pergerakan ekonomi di setiap Kabupaten dan Kota.

Dalam tayangan slide ada anggaran APDB di 23 Kabupaten dan Kota, ini saya dikte untuk kebaikan dan perubahan dan gunakan anggaran dengan tepat sasaran dan dapat meningkatkan ekonomi seusai peran pemerintah propinsi dalam tim pengendalian inflasi daerah.jelas Gubsu.

Gubsu mengharapkan serta mengintruksikan bagi daerah yang masih minim surplus kebutuhan komoditas dalam mendongkrak pergerakan ekonomi, Bupati dan Walikota segera  kejar dinasnya dan rapatkan, kemudian maksimalkan kinerja lagi. "Jangan pernah menyerah seperti pecundang, namun terus lah berjuang seperti sang juara meriah kesuksesan. Agar lebih selektif dalam penggunaan anggaran untuk  mendongkrak ekonomi masyarakat, kedepan upayakan  bagi  23 Kabupaten dan Kota  harus ada" Bottom up" kepihak Propinsi bukan Propinsi yang" top down"  ke Daerah. Tegas Gubsu.

Sementara itu Bupati Karo Terkelin Brahmana, SH, MH mengungkapkan pengendalian inflasi saat ini tidak bisa hanya berfokus pada upaya-upaya pengendalian harga, tetapi juga harus diarahkan untuk memastikan terjaganya daya beli masyarakat melalui penguatan perlindungan sosial dan dukungan terhadap sektor UMKM. 

Terkelin menuturkan dalam tayang slide, terlihat jelas Tim Pengendalian Inflasi Daerah Kabupaten Karo cukup atas paparan Gubsu dan secara visual tersorot sesuai data anggaran APBD Karo 1,21 T, realisasi hingga semester III pencapaian sampai  bulan september 2020 dan Kabupaten Karo  mampu membelanjakan 47,84 persen.

Lebih lanjut dikatakan Bupati Karo, peningkatan itu secara signifikan dalam kebutuhan beras 100 persen, cabai merah 100 persen, cabai rawit 10 persen, bawang merah 100 persen, bawang putih 44 persen dan sisanya dipasok dari luar daerah untuk mencukupi kebutuhan masyarakat  sebanyak 56 persen, pemenuhan ini melalui Kerjasama Antar Daerah.

"Tapi, dalam kebutuhan daging sapi atau pun kerbau di Kabupaten Karo  74 persen ,sisanya 26 persen  dari luar daerah, daging kambing 100 persen , daging ayam 82 persen, sisanya dari luar daerah, telur 10 persen sisanya 90  persen dari luar daerah ,sedangkan susu 34 persen sisanya 64 persen luar daerah. Faktor inilah Pemkab Karo  terus berupaya menyeimbangkan suplai dan daya beli  di masyarakat dan setiap  SKPD kita meminta untuk menyusun anggaran dana program padat karya guna  meningkatkan suplai dan demand masyarakat," ujarnya. 

"Jadi, dengan seimbangnya suplai dan demand maka harga akan terjaga dengan baik", pungkasnya.

Diacara itu tampak hadir para Bupati Dan walikota  23 Kabupaten dan Kota SE Sumatera Utara, Kabag Perekonomian Kabupaten Karo Rismawati Beru Ginting, Kabag Protokoler Frans Leo Surbakti,SSTP  Kasubag Perekonomian Putri Mora Sitepu.(RT/TO)

Facebook comments

Adsense Google Auto Size