Skip to main content
Jawab Pandangan Fraksi Walikota Padangsidimpuan Sampaikan Nota Ranperda APBD 2021
Jawab Pandangan Fraksi Walikota Padangsidimpuan Sampaikan Nota Ranperda APBD 2021

Jawab Pandangan Fraksi, Walikota Padangsidimpuan Sampaikan Nota Ranperda APBD 2021

Padangsidimpuan, Tuntasonline.com - Walikota Padangsidimpuan sampaikan nota jawaban atas pandangan fraksi-fraksi DPRD terhadap Nota Pengantar Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) APBD tahun 2021 dan 5 Ranperda lainnya pada rapat paripurna bersama DPRD setempat, Senin (23/11/2020).

Rapat paripurna dipimpin Ketua DPRD Siwan Siswanto bersama Wakil Ketua dengan dihadiri 23 anggota DPRD lainnya, Wakil Walikota Arwin Siregar, mewakili Dandim 0212/TS, Sekretaris Daerah, Sekwan Irfan Bahri, Sejumlah pimpinan perangkat daerah dan para Camat.

Walikota Padangsidimpuan Irsan Efendi Nasution mengapresiasi pandangan fraksi fraksi atas enam Ranperda yang diajukan pihak pemkot untuk dibahas dan ditetapkan sesuai peraturan perundangan undangan.

Diawali pandangan fraksi Partai Golkar melalui Arjuna Sari Nasution, Walikota mengucapkan terimakasih atas persetujuannya terhadap Ranperda APBD dan Ranperda lainnya untuk dibahas dan saran agar Ranperda nantinya bisa dilaksanakan secara maksimal.

Irsan juga mengucapkan terimakasih kepada Fraksi Gerinda yang memberi pendapat, saran, dan masukan. Dimana nantinya akan menjadi perhatian pemkot dalam melaksanakan dan menjalankan roda pemerintahan dan  pembangunan Kota Padangsidimpuan.

Mengenai saran Fraksi PAN untuk memberikan reward dan punishmen atas kinerja OPD dalam merealisasikan target PAD, Walikota menyampaikan persetujuan dan akan menjadi perhatian guna peningkatan PAD pada tahun tahun berikutnya.

Sementara, atas pandangan Fraksi Hanura, Walikota menyampaikan pihaknya melalui OPD terkait akan melakukan penertiban pedagang kaki lima yang melanggar Perda dengan melibatkan pihak TNI-Polri dan akan berupaya memberdayakan pasar-pasar milik pemerintah.

Soal pandangan Fraksi PDI Perjuangan terkait penyampaian KUA dan PPAS, disebutkan akan menjadi perhatian ke depan. Dan menyangkut penyampaian Ranperda APBD, diterangkannya adanya Kepmendagri Nomor 050-3708 tahun 2020, dimana sebelumnya didalam penyusunan RAPBD melalui Simda keuangan BPKP yang offline dirubah melalui Sistem Informasi Pemerintah Daerah (SIPD) berbasis online.

Menyikapi permintaan Fraksi Demokrat, Irsan dengan tegas menyampaikan bahwa dokumen pendukung pembahasan RAPBD 2021 telah disampaikan kepada pimpinan DPRD sesuai ketentuan peraturan perundang undangan.

Terakhir, sehubungan dengan pandangan fraksi gabungan (Persatuan Bintang Kebangkitan) dia pun mengucapkan terimakasih atas saran penyiapan perangkat hukum dalam menghilangkan pungutan liar dan peningkatan kesejahteraan guru pesantren. (RF/TO)

Facebook comments

Adsense Google Auto Size