Skip to main content
Beri Motivasi Pelapor E-Dumas KPK RI Nilai Reward Perlu Direvisi
Beri Motivasi Pelapor E-Dumas KPK RI Nilai Reward Perlu Direvisi

Beri Motivasi Pelapor E-Dumas, KPK RI Nilai Reward Perlu Direvisi

Bengkulu, TuntasOnline.Com - Pada Launching Aplikasi Sistem Pengaduan Masyarakat Berbasis Elektronik (E-Dumas) digelar bertempat di Gedung Daerah Balai Raya Semarak Bengkulu pada Selasa (07/07/2020), KPK RI menegaskan bahwa Reward pelapor di E-Dumas perlu direvisi agar menjadi semangat tersendiri.

Pimpinan KPK RI Alexander Mawarta ucapkan selamat kepada Pemerintah Provinsi Bengkulu karena e-ngadu.bengkuluprov.go.id merupakan pertama yang menjadi supervisi KPK RI, jika kedepan aplikasi ini berjalan dengan baik KPK RI akan menjadikan E-ngadu tersebut menjadi percontohan dan diduplikasikan ke Pemprov dan Pemda yang ada di Indonesia.

"Kami menyampaikan selamat atas peluncuran aplikasi ini, ini yang pertama kali yang menjadi supervisi KPK RI. Harapan kami ke depan aplikasi ini dapat berjalan dengan baik dan kami juga akan menduplikasi ke Pemprov-pemprov dan Pemda-pemda lainnya di seluruh indonesia," ujar Alexander. 

"80% kasus korupsi berasal dari laporan masyarakat, KPK rata-rata setiap tahunnya menerima laporan penyimpangan dan korupsi untuk 6000-10.000 laporan pertahunnya. Ini yang harus kita fasilitasi," sambungnya. 

Alexander juga menyampaikan beberapa poin penting agar E-Ngadu tersebut berjalan dengan baik yakni :
- Aplikasi Mudah diakses
- Identitas pelapor harus dirahasiakan
- Tidak ada sanksi bagi pelapor yang laporannya tidak terbukti
- Bagi pelapor yang pelaporannya terbukti akan diberi apresiasi dan insentif 2 permil dari kerugian negara, contoh : Laporan terbukti dipersidangan dan menyebabkan kerugian Rp. 1.000.000.000,- (satu miliar rupiah) dan pelapor menerima insentif Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah). 

"Kami sebenarnya merasa dengan jumlah insentif 2 permil ini sangat kecil bagi pelapor mengingat segala resiko yang ditanggung pelapor. Tapi saya rasa ini perlu direvisi, kemaren kami pernah mengusulkan pelapor yang laporannya terbukti di persidangan mendapat insentif 5% dari kerugian negara," paparnya. 

Facebook comments

Adsense Google Auto Size