Skip to main content
Sekda Hamka
sekda Hamka

Hamka : Pjs Bupati Tidak Bisa Diganti Karena Sudah Memiliki SK Mendagri

Bengkulu, Tuntasonline.com - Pemerintah Provinsi (Pemprov) Bengkulu memastikan tidak akan mengganti dua pelaksana tugas Pjs Bupati Bengkulu Utara Iskandar ZO dan Pjs Bupati Lebong Herwan Antoni, Sekda Provinsi Bengkulu Hamka Sabri mengatakan tugas mereka tidak lama dan pergantian itu tidak bisa dilakukan karena telah mendapatkan SK dari Mendagri, Selasa (13/10).

Sekda Provinsi Bengkulu  Drs. Hamka Sabri M.Si mengatakan, pergantian itu tidak bisa dilakukan, lantaran Plt Bupati dari pejabat eselon II pemprov tersebut telah mendapatkan surat keputusan (SK) Menteri Dalam Negeri (Mendagri).

"Tidak ada pergantian, karena sudah ada SK mendagri," terang Hamka.

Kembali di jelaskan Hamka, sebelum ditunjuk oleh Mendagri, Gubernur Bengkulu Rihidin Mersyah sebelum cuti kempanye maju Pemilihan Gubernur (Pilgub) Bengkulu telah mengusulkan tiga nama pejabat eselon II Pemprov untuk masing-masing calon Pjs Bupati di tiga kabupaten, yaitu Bengkulu Selatan, Lebong dan Bengkulu Utara.

Hasilnya, tiga pejabat eselon II yaitu Kepala Dinas Kesehatan (Dinkes) Provinsi Bengkulu Herwan Antoni merangkap jabatan sebagai Pjs Bupati Lebong, Lalu Kepala Dinas Sosial (Dinsos) Provinsi Iskandar ZO sebagai Pjs Bupati Bengkulu Utara dan Kepala Bappeda Provinsi Bengkulu Isnan Fajri sebagai Pjs Bupati Bengkulu Selatan. 

“Gubernur hanya mengusulkan 3 nama, satu dari tiga nama itu yang disetujui mendagri. Kita hanya ikut saja," terangnya, 

Untuk pergantian Hamka mengatakan, memang tidak mungkin lagi dilakukan. Apalagi masa tugas Pjs Bupati hanya 71 hari sampai 5 Desember 2020 atau setelah masa Cuti kempanye kada selesai dilakukan. Setelah itu, baru kembali bertugas secara aktif sebagai kepala dinas di Pemprov Bengkulu. 

“Sudah tidak mungkin. Pelaksananya kan tidak lama, berakhir masa tugasnya," tambah Hamka. 

Rangkap jabatan menjadi Pjs Bupati itu menurut Hamka, pejabat yang ditunjuk tersebut bakal akan tetap fokus menjalankan tugasnya. Baik sebagai Kepala OPD maupun sebagai Pjs Bupati. Artinya, tidak akan menjadi masalah untuk rangkap jabatan. 

“Tidak masalah, selagi pemerintah itu bisa berjalan dengan baik, tidak masalah," ujarnya. 

Terkait tidak fokusnya Herwan Antoni sebagai Kepala Dinas Kesehatan (Dinkes) Provinsi dan Iskandar ZO Kepala Dinas Sosial (Dinsos) Provinsi dalam penanganan wabah pendemi covid-19 itu, menurut Hamka, dengan menjadi Plt Bupati dua pejabat terebut akan lebih fokus lagi dalam menekan angka penemunan kasus covid-19. Sebab, tugasnya langsung bersentuhan ke-daerah.

“Penangan itu kan lebih fleksibel. Apalagi dia (pajabat) sudah ada kewenangan didaerah itu," tegas Hamka. (Panji)

Facebook comments

Adsense Google Auto Size