Skip to main content
DPO Kasus Korupsi Alkes RSUD Kabanjahe Berhasil Diciduk
DPO Kasus Korupsi Alkes RSUD Kabanjahe Berhasil Diciduk

DPO Kasus Korupsi Alkes RSUD Kabanjahe Berhasil Diciduk

Karo, Tuntasonline.com - Tim Intelijen Kejaksaan Negeri (Kejari) Karo bersama Jaksa Esekutor menciduk PH yang masuk Daftar Pencarian Orang (DPO) terpidana kasus korupsi alat-alat kesehatan (Alkes) Rumah Sakit Umum Daerah Kabanjahe, Kabupaten Karo, Sabtu (19/9) malam di Medan, Sumatra Utara.

Baca Juga :  Pemerhati Kesehatan Minta GTPP Covid-19 Pantau Isolasi Pejabat

"Selama hampir dua pekan, tim Kejari Karo melacak atas keberadaan PH di sejumlah wilayah. Tidak sia-sia, akhirnya tim Kejari berhasil menangkap PH di Komplek Griya Riatur, Kecamatan Medan Helvetia, Kota Medan,” ujar Kajari Karo, Denny Achmad SH MH kepada wartawan melalui aplikasi WhatsApp nya Minggu (20/9/2020) pagi.

Sebelum terpidana diantar ke Lapas Klas I Tanjung Gusta-Medan pada pukul 23.30 WIB. Kasi Intel, Ifan Lubis dan Kasi Pidsus, Andriani Br Sitohang Kejari Karo beserta tim, terlebih dahulu membawa PH, ke Rumah Sakit Royal Prima Medan untuk menjalani pemeriksaan rapid test.

Diketahui bahwa Kasus yang menjerat terpidana PH, berawal saat RSUD Kabanjahe mengadakan lelang pengadaan alat-alat kesehatan  senilai Rp 1.414.100.000,- pada tahun 2008 lalu. 

Ketika memenangkan tender dengan kontrak Rp1.289.494.980, PH tidak menggunakan anggaran sebagaimana mestinya. Sehingga timbul kerugian Negara senilai Rp 519.092.522,- . 

Pada 1 Desember 2010, Pengadilan Negeri (PN) Kabanjahe menjatuhkan pidana penjara 1 tahun kepada PH.

Usai putusan PN Kabanjahe, jaksa penuntut umum (JPU) mengajukan banding  ke Pengadilan Tinggi Medan. Tetapi Pengadilan Tinggi Medan menguatkan vonis itu pada 14 Maret 2012. Jaksa tidak terima dan mengajukan kasasi.

Berdasarkan Putusan Mahkamah Agung Nomor : 2410 K/Pid.Sus/2015. Terpidana PH, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi pengadaan alat-alat kesehatan di RSUD Kabanjahe, dengan kerugian Negara sebesar Rp 519.092.522,-

Atas kesalahannya, terpidana diputus selama 4 tahun 6 bulan penjara dengan denda sebesar Rp.200.000.000,-  subsider 6 bulan pidana kurungan. 

Serta menghukum terdakwa untuk membayar uang pengganti sebesar Rp 519.092.522,- subsider pidana penjara selama 2 tahun.

Baca Juga :  Perwal Dikabarkan Larang Acara Keramaian, Ini Penjelasan Pemkot Padangsidimpuan

Berdasarkan pantauan wartawan, bahwa PH sempat menjalani penahanan. Tetapi dalam proses hukum lanjutan, statusnya diganti menjadi tahanan kota menunggu putusan Inkracht. PH berstatus DPO sejak 2017 lalu.(RT/TO)

Facebook comments

Adsense Google Auto Size