Skip to main content
Usung Eks Napi Korupsi di Pilgub Bengkulu Gerindra-PKB-Perindo Jadi Sorotan
Usung Eks Napi Korupsi di Pilgub Bengkulu, Gerindra-PKB-Perindo Jadi Sorotan

Usung Eks Napi Korupsi di Pilgub Bengkulu, Gerindra-PKB-Perindo Jadi Sorotan

Bengkulu, TuntasOnline.com - Agusrin M Najamudin-Imron Rosyadi daftarkan diri ke KPU Provinsi Bengkulu pada Minggu (06/09/2020) sebagai Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Bengkulu. Partai Koalisi Pengusungnya Gerindra, PKB, Perindo, PBB dan Gelora jadi sorotan lantaran Bakal Calon Gubernurnya merupakan Eks Napi Kasus Korupsi.

Baca Juga :  Rencanakan Pendaftaran Hari Ini, Balon Bupati Karo Kena Ukur Wafat

Dilansir berbagai sumber, Agusrin pernah menjalani sidang di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Ia didakwa korupsi APBD daerahnya sendiri senilai 27 miliar rupiah. Agusrin didakwa melanggar pasal 2 ayat 1 UU Pemberantasan Tipikor. Selain itu, Agusrin terpidana kasus korupsi pajak bumi dan bangunan dan bea penerimaan hak atas tanah dan bangunan Bengkulu (PBB-BPHTB) tahun 2006-2007, dan diduga memanipulasi dengan memalsukan surat permohonan pembukaan rekening baru. 

Surat permohonan pembukaan rekening baru yang diajukan kepada Menteri Keuangan ternyata hanya hasil pemindaian, sedangkan surat permohonan yang asli disimpan di rumah dinas terdakwa. Hal ini terungkap dari keterangan Chaerudin, bakas kepala dinas pendapatan provinsi Bengkulu yang telah divonis 1 tahun penjara oleh Pengadilan Tinggi Bengkulu. Surat tuntutan yang dibacakan bergantian oleh Sunarta, Yeni Puspita, Zuhandi, dan Alamsyah itu menyebut terdakwa dengan kewenangannya telah menyalahgunakannya melakukan korupsi. Hal ini berdasarkan hasil pemeriksaan BPK serta fakta persidangan yang berasal dari keterangan saksi yang dihadirkan pada persidangan. Agusrin diduga telah melakukan korupsi dengan tidak menyetorkan dana pajak bumi dan bangunan dan bea penerimaan hak atas tanah dan bangunan Bengkulu (PBB-BPHTB) tahun 2006-2007 ke kas negara namun dimasukannya ke rekening daerah provinsi Bengkulu. Sehingga negara rugi hingga Rp 21,3 Miliar. Bukan hanya itu, terdakwa pun telah mengeluarkan desposisi untuk menyalurkan uang hasil pajak tersebut ke rekening PT Bengkulu Mandiri sebagai perusahaan daerah untuk kepentingan penanaman tanaman jarak.

Dilansir dari m.Detik.com dengan Artikel Susahnya Menyeret Koruptor Rp 21 M Bernama Agusrin Najamuddin, Berikut kronologi kasus Agusrin menurut catatan detikcom:

- 2006
Agusrin menyetujui pembukaan rekening lain selain rekening resmi Pemprov Bengkulu yaitu rekening dengan nomor 0000115-01-001421-30-3 di Bank Rakyat Indonesia (BRI) untuk menampung uang bagi hasil PBB dan BPHTB Bengkulu 2006.

- 26 Oktober 2006
Terjadi pencairan dana cek bernilai puluhan miliar tidak wajar yang dilakukan Kadispenda Bengkulu. Belakangan berdasarkan putusan MA, Agusrin mengetahui pencairan ini.

- Akhir 2007, Kejaksaan Agung (Kejagung) menyidik dugaan korupsi di dalam APBD tersebut.

- 4 Desember 2007
Masyarakat melaporkan kasus ini ke KPK.

- 28 April 2009
Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 057/KMA/SK/IV/2009 menunjuk Pengadilan Negeri Jakarta Pusat (PN Jakpus) untuk memeriksa dan memutus perkara Gubernur Bengkulu.

Namun hingga saat itu Kejagung tidak segera melimpahkan berkas perkara ke pengadilan. KPK juga tidak menjalankan tugas supervisinya dan membiarkan kasus ini berlarut-larut. Lalu masyarakat Bengkulu mengajukan gugatan praperadilan ke PN Jakpus.

- 4 Oktober 2010
PN Jakpus mengabulkan permohonan masyarakat. PN Jakpus memerintahkan Kejagung untuk segera melimpahkan kasus korupsi tersebut ke PN Jakpus. Apabila tidak, maka memerintahkan Kejagung melimpahkan ke KPK.

- 19 April 2011
Jaksa menuntut Agusrin dengan hukuman 4,5 tahun penjara.

- 24 Mei 2011
PN Jakpus membebaskan Agusrin. Beberapa pekan setelah itu, KPK menciduk Ketua Majelis Hakim yang memvonis bebas Agusrin yaitu Syarifuddin.

- 10 Januari 2012
MA menghukum Agusrin selama 4 tahun penjara.

Diketahui pada pendaftran ini, Agusrin-Imron diusung oleh 5 Partai Politik yakni Gerindra, PKB, Perindo, PBB dan Gelora dengan total dukungan 12 kursi DPRD Provinsi Bengkulu. Partai Pengusung ini menjadi sorotan, tak hanya itu salah satunya telah menyatakan berkomitmen tidak mengusung Eks Napi Koruptor.

Dikutip dari m.liputan6.com dengan Artikel Gerindra Komitmen Tak Akan Usung Eks Napi Koruptor di Pilkada 2020, Wakil Ketua Umum Gerindra Sufmi Dasco berkomitmen partainya tidak akan mengusung mantan napi korupsi di Pilkada 2020. Meskipun, Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) Nomor 18 Tahun 2019 tidak tegas melarang mantan napi koruptor maju sebagai calon kepala daerah di Pilkada 2020.

"Gerindra sudah melalui Pak Ahmad Muzani selaku sekjen, sikap resmi partai adalah kami tidak akan mencalonkan napi mantan koruptor di pilkada," kata Dasco di Kompleks Parlemen Senayan, Selasa (10/12/2019).

Dasco menyebut, komitmen tiap partai termasuk Gerindra akan terlihat apakah akan memajukan calon yang berintegritas pada pilkada mendatang.

"Memang nanti rentan apabila dicantumkan dalam PKPU (eks napi korup maju), itu rentan kemudian dijudicial review, nah itu kembali lagi ke partai politik masing-masing bagaimana memenuhi harapan masyarakata sehingga kemudian ada calon yang integritasnya benar-benar sudah teruji," jelasnya.

Wakil Ketua DPR itu menegaskan, pihaknya telah menginstruksikan pimpinan partai di tiap daerah untuk melakukan seleksi ketat rekam jejak bakal calon kepala daerah.

"Kita sudah instruksikan kepada seluruh DPD dan DPC untuk membuka penjaringan, tetapi kemudian seleksi pertama awal adalah di tingkatan DPC yang paling tahu. Seleksi pertama adalah mantan napi koruptor, tidak bisa mencalonkan di Pilkada Gerindra," ia menandaskan.

Baca Juga : Pemkab Karo Ikut Berbelasungkawa Atas Meninggalnya Mantan Bupati Karo


Saat pendaftaran ke KPU Provinsi Bengkulu, Agusrin menyampaikan dirinya sengaja mengambil sedikit kursi dari Partai Pengusung untuk syarat minimal pendaftaran agar kandidat lain juga kebagian. Dirinya menegaskan hanya menawarkan diri dan menyerahkan pilihan kepada masyarakat.

"Dengan mengucap bismillah, hari ini kami ikut mendaftar. Sengaja kami sedikit kursi agar yang lain juga kebagian, kami hanya mencoba menawarkan siapa tahu masyarakat masih mau kami berdua memperbaiki Provinsi Bengkulu," pungkas Agusrin.(**)

Facebook comments

Adsense Google Auto Size