Skip to main content
Tabat Seluma-Bengkulu Selatan PPKS Sesalkan Tak Pernah Diajak dalam Penyelesaian
Tabat Seluma-Bengkulu Selatan PPKS Sesalkan Tak Pernah Diajak dalam Penyelesaian

Tabat Seluma-Bengkulu Selatan, PPKS Sesalkan Tak Pernah Diajak dalam Penyelesaian

Seluma, Tuntasonline.com - Rabu 29/07/2020, Polemik tapal batas (Tabat) mulai memanas Kabupaten Seluma dengan Kabupaten Bengkulu Selatan, namun tidak diketahui oleh Persidium Persiapan Kabupaten Seluma (PPKS), sehingga sangat disesalkan sama sekali. 

Baca Juga :  Kedepankan Protokol Kesehatan, Masjid Baitul Izzah Tetap Gelar Solat Idul Adha

Apalagi setelah berita acara kesepakatan sudah ditandatangai oleh Wakil Bupati Seluma dan Sekretaris Daerah, menjadi kontroversial. 

"Pembentukaan Kabupaten Seluma bukan hadiah dari Kabupaten Bengkulu Selatan murni perjuangan Persedium Persiapan Kabupaten Seluma jadi sejengkalpun tidak akan kita berikan ke Kabupaten Bengkulu Selatan," kata anggota PPKS Bustan A Dali saat hearing di Gedung Rapat DPRD Seluma.

Dikatakannya selama ini PPKS tidak pernah diundang dalam penyelesaian Tapal Batas kabupaten Seluma dan Bengkulu selatan.

"Kami seakan dibuat seperti anak-anak dilupakan tidak pernah diajak dalam penyelesaian Tabat Dengan ini semoga kita bisa bersatu menyelesaikan Tabat dan Pemda bisa memperhatikan PPKS," ujar Bustan. 

Ditambahkan juga oleh anggota PPKS. Harmen Kamarsyah menganggap Kabupaten Seluma semakin lama semakin tinggi semakin tidak kelihatan PPKS sehingga permasalah Tabat tidak pernah dilibatkan. 

"Tidak ada yang bergejolak tidak ada sikap, tanpa ada gerakan dari bawah tidak bergerak tidak ada penjabat yang tidak mengetahui tapal batas ada sesuatu yang salah disini sudah terjadi pelanggaran hukum dengan kesepakatan tabat," ungkap Harmen.

Menurutnya, didalam undangan dari Pemerintah Provinsi sudah jelas untuk membahas Tabat. 

"Di situ sudah jelas kalau tidak datang dianggap setuju itukan datang kenapa ditandatangi kesepakatan, nanti diam-diam keluarlah Peraturan Mentri hilanglah sebagian Kabupaten Seluma," bebernya.

Ditegaskannya, Bupati harus segera melayangkan surat protes keras penolakan kesepakatan yang sudah ditandatangani. 

"Nanti kalau tidak cepat peraturan mentri akan dikeluarkan dan langkah selanjutnya kami minta dewan untuk menggunakan Hak Angket untuk menyelidiki telah terjadi pelanggaran hukum didalam kesepakatan ini," tegas harmen.

Sementara itu Bupati Seluma Bundra Jaya menjelaskan berita acara ini sudah kita tindak lanjuti, Kementrian Dalam Negri juga sudah menanggapi. 

"Ini bukan wewenang provinsi, Bupati, Ketua dan presedium tidak datang ya tidak sah tidak bisa ambil kesepakan, hasil Makamah Konstitusi sudah diuji dan dimenangkan oleh Kabupaten Seluma jadi sejengkalpun kita tidak akan berikan ke Kabupaten Bengkulu Selatan," terangnya. 

Dilanjutkannya, rapat yang mengundang Kabupaten Seluma untuk kesepakatan Tabat itu harus ada Notulenya ini namanya akal-akalan.

"Sudah pasti ini akal-akalan saja saya kutuk orang seperti itu, Penandatangan kesepakatan itu lagi naasnya pak wabup dan sekda. Saat ini kementrian sudah membahas surat-surat yang sudah kita berikan," jelas Bupati.

Dikatakan juga oleh Wakil Ketua Komisi III DPRD Seluma Khairi Yulian akibat berita acara kesepakatan yang ditandatangai oleh Wabup dan Sekda menjadi polemik di masyarakat. 


"Masyarakat menggap seakan-akan Pemda Seluma menjual Desa jadi Wabup dan Sekda harus mencabut berita acara itu secara tertulis agara masyarakat tau," kata Yulian. 

Harapnya, Bupati harus turun lihat kelokasi desa perbatasan bukan di Kecamatan Semidang Alas Maras saja.

Bupati harus lihat ke lokasi seperti desa perbatasan dengan Kabupaten Bengkulu Tengah dan Desa Arau Bintang yang berbatasan dengan Kota Madya coba lihat dulu KTP dan SKT dari Kota Madya.

Baca Juga :  Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Gelar Bazar Murah, Berikut Lokasinya

Sebelumnya Wakil Bupati Seluma Suparto dan sekretaris Daerah Irihadi sudah menandatangani berita acara rapat dengan nomor : 02/1/B.1/2017 tentang Tabat kabupaten Seluma dan Kabupaten Bengkulu Selatan berbatasan dengan Jembatan Air Maras yang juga ditandatangani Bupati Bengkulu Selatan Dirwan Mahmud, Asisten Pemerintah dan Kesra Provinsi Bengkulu Iskandar Zo dan Wakil Gubernur Rohidin Mersyah sebagai mengetahui pada waktu itu.(dy)

Facebook comments

Adsense Google Auto Size