Skip to main content
Seminar untuk mensosialisasikan perlindungan hukum profesi guru di Hotel Raffles City, Pantai Panjang, kamis (14/09/2017)
Seminar untuk mensosialisasikan perlindungan hukum profesi guru di Hotel Raffles City, Pantai Panjang, kamis (14/09/2017)

Perlindungan Hukum Untuk Profesi Guru

Kota Bengkulu - Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI) Kota Bengkulu menggelar seminar untuk mensosialisasikan perlindungan hukum profesi guru di Hotel Raffles City, Pantai Panjang, kamis (14/09/2017). 

Peserta sosialisasi ini berjumlah 200 orang, terdiri dari pengurus PGRI, Gugus PAUD 170, Kepala Sekolah tingkat SD, SMP dan SMA.

Tak sekedar seminar, PGRI dan Kepolisian (Kapolsek) se Kota Bengkulu juga melakukan nota kesepahaman perlindungan hukum profesi guru untuk menjamin kenyamanan dan keamanan para guru dalam menjalankan profesinya.

Menurut Ketua PGRI Kota Bengkulu, Heri Suryadi, kegiatan sosialisasi sengaja dikemas dalam benruk nota kesepahaman agar lebih mudah tersosialisasi kepada lapisan masyarakat secara luas. "Ini juga agar profesi guru terlidungi secara hukum. Hubungan guru dan polisi akan semakin baik pula," katanya saat memberi sambutan. 

Sementara itu, Wakil Walikota Bengkulu, Patriana Sosialinda ingin sosialisasi ini hanya wacana, namun harus diterjemahkan dalam bentuk tindaklanjut. 

"Guru itu luar biasa, karena keikhlasan hatinya dia harus melakukan pendekatan dengan cara yang berbeda-beda. Guru itu mulia, kita semua di sini bisa seperti ini karena guru," kata wawali.

Lewat sosialisai semacam ini, sambung Wawali, para guru dapat menjaga sikap profesional dalam mendidik dan memberi pembelajaran pada peserta didik. Sebab, jika guru menjadi tulang punggung kemajuan bangsa dan negara. 

"Bangsa yang kuat adalah bangsa yang cerdas, bangsa yang cerdas karena gurunya kuat, betapa mulianya guru," ungkapnya. 

Di samping itu, Kapolres Kota Bengkulu, Ady Savart berharap nota kesepahaman ini bakal memberikan persamaan persepsi secara hukum. Untuk itu, ia menegaskan kesepakatan yang sudah dibuat tak boleh bertentangan dengan peraturan yang paling tinggi yakni Undang-undang. 

"Melalui nota kesepahaman ini supaya kita satu persepsi dan tidak mengambang,"ujarnya.

Facebook comments

Adsense Google Auto Size